KONSULTASI HUKUM Indonesia

Home | kirim pertanyaan | Artikel | Profile | Ketentuan dan syarat | contact | Jawab Konsultasi | Jawab Kolom
 

Hukum Islam di Indonesia

Oleh Irwan Ismuratno,SE.SH.MKn

 

Membicarakan bagaimana hukum Islam berlaku di Indonesia tentunya akan lebih lengkap jika kita mencoba menengok kebelakang pada masa kolonial Belanda, sebab Islam datang berkembang di Indonesia kemuadian tidak lama diikuti oleh kedatangan kaum penjajah Belanda. Islam pertama melembaga pada masa kerajaan Samudra Pasai dan Demak pada  tahun 1500 an sedangkan Belanda mulai menjejakkan kakinya pada tahun 1602 dengan kongsi dagangnya VOC. Kemudian setelah tidak berselang lama Belanda mampu menguasai wilayah Indonesia secara politik.

Ketika pemerintahan Belanda mulai berlaku secara efektif maka pemerintah Belanda pun mulai menerapakan hukum yang dia bawa dari negerinya untuk diberlakukan secara positif di wilayah Indonesia. Oleh karena di belanda kala itu sudah mengenal hukum yang terkodifiksaikan (tertulis dan tersusun dalam buku perundang-undangan) dengan baik, maka kemudian hukum yang tertulis itulah yang kemudian diberlakukan di Indonesia. Tentu mengingat kala itu diskriminasi masih begitu mewarnai dunia maka pemerintah kolonilapun membedakan hukum yang berlaku bagi orang Belanda dan golongan Eropah yang dianggap sebagai warga kelas satu. Sedangkan bagi warga pribumi hukum tertulis tersebut tidak diberlakukan. Warga tionghoa dan timur asing juga diberi kesempatan untuk tunduk pada hukum tertulis sebagaimana golongan eropah yang merupakan warga kelas satu kala itu. Lalu pertayaannya hukum apa yang berlaku bagi golongan bumi putera atau warga Indonesia asli? Mengingat bangsa Belanda tidak menganggap dirinya sama dengan warga pribumi asli Indonesia, dan bagaimana menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi terhadap sesama warga pribumi. Untuk menjawab pertanyaan diatas maka diutuslah seorang penelti dari Belanda yang bernama Van Volen Hoven untuk meneliti hukum apa yang diberlakukan bagi golongan bumi putera.

Van Volen Hoven setelah sekian lama mengadakan penelitian, maka sebagai seorang Ilmuan yang dituntut keobyektifitasannya maka belaiu menyimpulkan bahwa hukum yang berlaku bagai golongan bumi putera adalah hukum Islam. Pendapat itu dikeluarkan sekitar akhir abad 18. tentu karena saat itu belum terdapat banyak pemeluk agama kristen di Indonesia karena Agama Kristen sebagaimana kita ketahui dibawa oleh misionaris Belanda selama masa penjajahan.  Karena sifat diskriminatif yang membedakan kelas yang berbeda antara golongan bumi putera dan golongan Eropa maka tentu penebaran agama kristen kala itu masih belum optimal.

Hal yang perlu dicatat disini bahwa obyektifitas pendapat dari Van Volen Hoven tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya pada masa penjajahan hukum Islam telah berlaku secara luas kala itu. Barang kali dukungan pesantren Islam dan kerajaan Islam serta peran para wali songo kala itu sehingga diambil kesimpulan oleh seorang peneliti Belanda kala itu bahwa hukum yang berlaku di masyarakat pribumi Indonesia adalah hukum Islam dan sejak itu lah maka segala sesuatu permasalahan hukum yang terjadi antar masyarakat golongan bumi putera akan diputus dengan hukum Islam karena begitulah sistem hukum Belanda kala itu diberlakukan dengan sangat diskkriminatif. Pendapat Van Voleh hoven tersebut dikenal dengan Teori Receptie in Complectio  yang kurang lebih teori tersebut menyatakan bahwa hukum yang berlaku di masyarakat pribumi kala itu adalah hukum Islam Adapaun adat istiadat yang ada di masyarakat hanya akan berlaku ketika diterima oleh hukum Islam. Mekanisme ini seperti ini dalam metoda penemuan hukum Islam disebut sebgai Al Urf  yaitu memasukkan hukum adat istiadat kedalam hukum Islam sepanjang tidak diatur dan bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah.

Setelah seraturan tahun teory Receptie In Complectiu diberlakukan dan seiring dengan kuatnya keinginan pemerintah Belanda untuk menyebarkan agama Nasrani maka  situasi hukum Islam sebagai hukum yang berlaku bagi seluruh golongan pribumi mulai digugat oleh Cristian Snock Horgronge seorang misionaris Belanda yang sangat masyur kala itu. Dia adalah misionaris yang banyak belajar hukum Islam tetapi dengan tujuan untuk mengalahkan Islam. Dia pula yang mengeluarkan doktrin bahwa bangsa aceh  tidak akan mungkin dikalahkan dengan petempuran fisik melainkan hanya dengan cara disusupi dari dalam bangsa aceh akan dikalahkan dan dengan pendapatnya itu pulalah perlawanan bangsa aceh yang dikenal paling gigih dalam melawan penjajah Belanda dapat ditaklukkan. Snouck Horgronge berpendapat bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat bumi putera adalah hukum adat sedangkan hukum Islam hanya berlaku pada masyarakat bumi putera setelah diterima oleh hukum adat. Pendapat ini dikenal dengan Teory receptie a contrario. Bagi kalangan pergerakan Islam Teori ini disebut pula teori setan karena nyata telah merubah tatanan hukum Islam. Oleh karena kedekatannya dengan pengambil keputusan dalam pemerintah belanda mulai abad 19, teori atau doktrin tersebut dilaksanakan dalam pemerintahan belanda.

Akibat dari doktrin ini,  sampai kini masih dapat kita rasakan dimana pemikiran tesebut masih begitu mempengaruhi pikiran beberapa pemikir dan bahkan pejabat di negara ini. Beruntung semenjak masa kemerdekaan sudah dipelopori kembali fikiran untuk kembali pada teori yang pertama yang menyatakan hukum yang berlaku bagi bangsa asli adalah hukum Islam dan adat itu berlaku ketika tidak bertentang dengan hukum Islam itu sendiri. Pendapat ini dipelopri oleh Prof Hazairin dan para muridnya. Namun mengingat kuatnya pengaruh Diktrin setan yang dipromosikan oleh Horgronge dan diberlakukna dengan kekuatan tangan besi penjajah Belanda agaknya upaya tesebut tidak mudah.

Setelah masa Indonesia Merdeka kini bagaimana berlakunya hukum Islam sebagai agama yang mayoritas dianut oleh bangsa ini.

Kini hukum Islam di Indonesia menurut penulis telah diberlakukan dalam penyelenggaraan bernegara di Indonesia dalam berbagai bentuk. Pada dasarnya hukum Islam diberlakukan berdasarkan 3 asas utama yaitu asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum. Tiga asas utama tesebut juga selalu disebut sebagai dasar  pembagunan hukum di Indonesia.

Adapun sebagai bahan membaca bagaimana berlakunya hukum Islam Di Indonesia terlepas dari banyaknya pendapat mengenai berlakunya hukum Islam dan Dikotomi antara hukum Islam dan Hukum Nasional penulis ingin memetakan beberapa fakta hukum yang semoga bisa memberikan penilaian yang obyektif kepada kita semua mengenai berlakunya hukum Islam di Indonesia.

1.      Beberapa hukum Islam berlaku secara normatif, artinya hukum Islam tersebut berlaku digantungkan kepada keimanan orang Islam itu sendiri. Diantara hukum Islam yang berkau secara normatif anta lain : hukum tentang puasa, Sholat, berwudhu dll yang berlakunya hanya semata mata berdasarkan keimanan tiap pribadi Muslim, biasanya orang yang melanggar hukum Islam yang berlaku secara normatif akan merasa berdosa bila tidak melaksanakannya. Negara tidak melarang berlakunya hukum Sholat, puasa dll, demikain pula negara juga tidak memberikan sanksi bagi setiap orang yang melanggarnya.

2.      Hukum Islam yang tidak hanya berlaku secara normatif tetapi juga berlaku secara positif, disertai dengan alat penegakannya. Artinya negara turut campur dalam penegakkan hukum Islam yang berlaku secara positif jika ada yang melanggar maka negara dengan alat kelangkapanya akan menegakkan hukum Islam tersebut. Termsuk dalam hukum yang berlaku secara positif adalah hukum waris (Faraidz), hibah, wakaf, perkawinan dan hukum ekonomi syariah dll. Dalam hal ini jika ada orang orang muslim yang berebut warisan maka hukum yang akan diberlakuan kepadanya adalah hukum Islam, termasuk ketentuan masalah masalah perkawinan dan sengketa ekonomi syariah yang akan diputuskan oleh pengadilan agama dengan hukum Islam disertai dengan kelengkapan alat eksekusinya.

3.      Hukum Islam yang berlaku secara positif tetapi tidak ada alat penegaknya. Hukum Islam yang berlaku seperti ini adalah hukum Zakat. Hukum tentang zakat telah diundangkan tetapi pelasanaannya tidak bisa dipaksakan karena negara sudah melaksanakan ketentuan yang mirip dengan hukum Zakat yaitu pada ketentuan perpajakan berbeda dengan ketentuan Pajak, Undang-undang zakat tidak memiliki alat pemaksa. Diskusi mengenai masalah pajak dan Zakat tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit, hanya yang ingin penulis sampaikan mestinya ide jalan tengah bagi penegakan hukum Zakat tentunya harus terus kita perjuangkan, sebagaiamana keyakiana kita bahwa zakat sebagai sebuah sistem kita yakini sebgai solusi bagi pengentasan kemiskinan umat.

4.      hukum yang berlaku secara positif dan terdapat alat penegakannya tetapi hukumannya berbeda dengan hukum Islam yang dipahami oleh sebagaian besar umat Islam. Termasuk dalam kelompok ini adalah hukum Pidana. Mencuri atau korupsi dalam hukum Islam termasuk larangan didalam hukum positif kita juga dilarang tetapi hukuman yang diberikan berbeda, mencuri dalam hukum positif hukumnnya adalah penjara sedangkan dalam hukum Islam adalah potong tangan dengan sistem pemberlakuannya (tidak semua mencuri dihukum potong tangan dalam Islam tetapi dengan kualifiksi tertentu sanksi bagi pencuri dalam hukum Islam bisa berbeda-beda bahkan ada pencuri yang tidak dihukum sama sekali ketika perbuatan mencuri itu dilakukan sekedar untuk bertahan hidaup dari kelaparan) . Demikan pula ketentuan mengenai penipuan, penggelapan, penadahan, perkosaan, pembunuhan dll semua baik hukum Islam maupuan hukum positif juga melarangnya tetapi hukuman yang  diberlakukan sebagian berbeda. Catatan dalam hal ini adalah ketentuan mengenai perzinahan dalam hukum nasional hanya diberlakukan bagai seorang yang sudah terikat dalam status perakawinan sedangkan yang belum terikat perkawinan tidak bisa dihukum karena berzina meskipun melakuan hubungan badan, namun seoarang hakim yang mulia bapak Bismar Siregar berani  menjatuhkan pidana kepada seorang laki-laki dan perempuan yang berhubungan badan tanpa nikah dengan pidana perzinahan dengan alasan bahwa masyarakat menganggap bahwa laki laki dan perempuan yang berhubungan badan meskipuan belum terikat perkawinan sebagai perzinahan, tentu pandangan tersebut terjadi karena kautnya pengaruh hukum Islam dalam Masyarakat Indonesia.

5.      Sebagaimana dijelaskan dimuka tiga asas utama dalam penegakan hukum Islam (Keadilan, kepastian dan kemanfaatan) selalu mewarnai dalam doktrin-doktrin hukum nasioanal kita, asas asas lainpun juga dilaksanakan misalkan asas presupstion of innocent atau asas praduga tak bersalah, asas ini pernah dilanggar dalam kasus Bibit Samat dan Chandara Chamsah tetapi kemudian Mahkamah Konstitusi meluruskan pelanggaran asas tersebut. Asas equality before the law (permasamaan dimuka Hukum) meskipun kenyataannya pelaksanaan dariasas ini masih banyak kendala. Adapun asas hukum Islam yang tidak diberlakukan secara positif adalah adalah asas Qisos. Akibat dari tidak diterapakannya asas hukum qisos maka perdamaian yang sudah sama-sama dimaui oleh Pihak Rs Omni dan Pihak Prita sangat sulit dilakukan karena negara tidak akan menghentikan perkara yang sudah berjalan 3 bulan sedangkan para pihak tidak mencabut aduannya setelah 3 bulan.

 

6.      Bebeberapa hukum berlaku secara positif padahal Hukum Islam melarang adalah ketentuan tentang Bunga dan perjanjian untung-untungan dalam asuransi konvensional. Khusus mengenai bunga saat ini sudah diberlakukan unsang-undang perbankan syariah namun sebagaimana kita ketahui ketentuan Bunga moratorium masih dihitung berdasarkan bunga selain itu elemen ekonomi makro juga masih menggunakan bunga dalam pengendalian ekonomi makro. Sedangkan perjanjian untung-untungan dalam KUH Perdata merupakan hukum pilihan yang bisa sewaktu waktu ditinggalkan

 

7.      Banyak hal lain yang penulis sendiri sulit menganalisa dan terdapat sekali perbedaan pendapat mengenai hal tersebut khusunya dalam lingkup hukum tata negara dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional. Namun demikian dalam ranah tata negara tersebut penulis lebih berpendapat senyampang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah serta bisa ditemukan dalam metoda penemuan hukum Islam kiranya permasalahan permasalaham yang masih berbeda pendapat khusunya dalam lingkup hukum tata negara bisa ditentukan penyelesaiannya.

 

Demikan penulisan ini kami buat agar bisa menjadikan dapat menganalisa bagaimana kaitan antara hukum negara tempat kita tinggal dan hukum Islam sebagai agama yang Kita Imani.

Yang pasti setiap hukum (Undang-undang) yang akan diberlakuan dalam negara kita ini pasti secara formal harus dibuat oleh badan legislator yaitu pemerintah dan DPR hingga DPRD. Pesan yang sederhana kami sampaikan jika ingin mengidealisasikan Berlakunaya hukum Islam di Indonesia adalah dengan cara memilih anggota legisalator dan pemerintah yang memiliki komitmen yang baik dalam menerapapkan hukum Islam sebgai solusi dari mengatasi aneka permasalahan hukum yang terjadi di Negara ini. setiap produk dari Undang-undang sampai Peraturan Daerah selama tidak bertentangan dengan Al Quran dan Assunah maka itu berarti bahwa hukum Islam telah berlaku dengan kualifikasi bentuknya sebagaimana yang kami jelaskan diatas. Bagaimana menyesuaikan hal hal yang kurang sesuai dan mempertahankan yang sudah ideal adalah tantangan bagi kita umat Islam

Dewasa ini banyak sekali Perda dibuat dengan maksud untuk memformalkan hukum Islam. Tentu hal tersebut sangat membanggakan bagi kita umat Islam sebagaimana banyak diberlakuan di NAD. Tentu hal tersebut menatang bagi kita untuk membuktikan bahwa dengan diterpakannya Perda syariah tersebut maka kesejahteraan ketentraman dan keadilan dalam masyarakat bisa tegakkan.

 
 

Copyright2012Konsultasihukumindonesia.com

Konsultasihukumindonesia.com | privacy Policy Disclaimer | contact us | sitemap